Jasa Pengurusan Grosse Akta & Balik Nama Kapal

Siapa yang Membutuhkan Grosse Akta & Balik Nama Kapal?

• Pemilik kapal GT 7 ke atas yang sudah memiliki Surat Ukur dan perlu mendaftarkan kapalnya untuk pertama kali, baik kapal bangunan baru maupun kapal eks-bendera asing.
• Pembeli kapal bekas yang wajib mengajukan balik nama paling lama 3 bulan sejak peralihan hak milik.
• Penerima hibah, ahli waris, atau pemenang lelang kapal yang perlu mencatatkan kapal atas namanya.
• Perusahaan yang mengalihkan kapal antar-entitas, atau perorangan yang memindahkan kapal ke badan usahanya.
• Pemilik yang Grosse Aktanya hilang atau rusak dan membutuhkan grosse akta pengganti.

Syarat Pengurusan Grosse Akta & Balik Nama Kapal

• Pendaftaran baru: Surat Ukur yang sah dan laporan pemeriksaan keselamatan kapal dari Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal
• Pendaftaran baru: bukti hak milik asli, misalnya kontrak pembangunan, berita acara serah terima, surat keterangan galangan, dan bukti pelunasan untuk kapal bangunan baru, atau akta jual beli notaris; untuk kapal yang pernah didaftar di negara lain, bill of sale yang dilegalisasi dan protocol of delivery and acceptance
• Identitas pemilik dan NPWP: KTP untuk perorangan, atau akta pendirian beserta perubahannya yang telah disahkan untuk perusahaan
• Kapal eks-bendera asing: surat keterangan penghapusan dari daftar kapal negara bendera asal (deletion certificate) yang asli
• Kapal penangkap ikan: rekomendasi dari kementerian yang membidangi perikanan
• Balik nama: Grosse Akta Pendaftaran atau Grosse Akta Balik Nama terakhir yang asli, serta Surat Ukur
• Balik nama: bukti peralihan hak milik, seperti akta jual beli atau akta hibah yang dibuat di hadapan notaris, akta inbreng, penetapan waris atau putusan pengadilan, atau risalah lelang
• Balik nama: identitas dan NPWP pemilik baru, serta surat kuasa bila diwakilkan
• Salinan Surat Ukur dan surat tanda kebangsaan yang berlaku untuk pencocokan data kapal

Biaya Pengurusan Grosse Akta & Balik Nama Kapal: PNBP dan Jasa

Biaya pengurusan terdiri dari dua komponen terpisah. Pertama, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pembuatan akta dan penerbitan grosse akta, yang dibayarkan ke kas negara sesuai tarif resmi layanan Kementerian Perhubungan. Kedua, biaya jasa Nautinix untuk pemeriksaan status kapal, penyiapan berkas, pengajuan melalui SPKE, koordinasi dengan Pejabat Pendaftar, dan pendampingan hingga dokumen terbit. Biaya jasa dipengaruhi oleh jenis permohonan (pendaftaran baru atau balik nama), jumlah peralihan yang belum pernah dicatat, status hipotek, tempat pendaftaran kapal, kelengkapan bukti kepemilikan, dan target waktu. Rinciannya kami sampaikan setelah dokumen ditinjau.

Penyebab Umum Pengajuan Ditolak atau Tertunda

• Balik nama diajukan di tempat yang salah, padahal peralihan hak milik wajib dicatat di tempat kapal semula didaftarkan.
• Grosse Akta asli terakhir tidak tersedia, misalnya masih dipegang penjual atau pihak lain.
• Nama penjual pada akta jual beli berbeda dengan pemilik yang tercatat, karena peralihan sebelumnya belum pernah dibalik-namakan.
• Data kapal pada Grosse Akta, Surat Ukur, dan bukti peralihan tidak konsisten, misalnya nama kapal atau ukurannya.
• Menurut daftar induk, kapal masih dibebani hipotek atau jaminan lain, atau sedang disita, padahal PM 39 Tahun 2017 hanya membolehkan akta balik nama dibuat bila kapal bebas dari beban dan sitaan tersebut.
• Kapal eks-bendera asing belum memiliki surat keterangan penghapusan dari negara bendera asal, atau pemilik tidak memenuhi syarat sebagai WNI atau badan hukum Indonesia.