Jasa Pengurusan SIPI dan SIKPI Kapal Perikanan

Siapa yang Membutuhkan SIPI & SIKPI?

• Pemilik atau operator kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang bukan nelayan kecil dan akan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
• Perusahaan yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan untuk membawa hasil tangkapan ke pelabuhan tujuan.
• Pemilik kapal baru atau kapal bekas yang baru selesai mengurus dokumen kebangsaan dan pendaftaran sebagai kapal perikanan.
• Pemegang SIPI atau SIKPI yang izinnya akan berakhir, atau yang perlu mengubah alat tangkap, daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, atau kepemilikan kapal.
• Pelaku usaha yang beroperasi di zona penangkapan ikan terukur dan perlu menyesuaikan izin kapal dengan ketentuan PP No. 11 Tahun 2023.
• Perusahaan dengan armada campuran kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan.

Syarat Pengurusan SIPI & SIKPI

• Dokumen kapal dari Kementerian Perhubungan sesuai ukurannya: Surat Ukur dan Grosse Akta untuk kapal GT 7 ke atas, serta Pas Kecil, Pas Besar, atau Surat Laut
• NIB dan perizinan berusaha subsektor penangkapan atau pengangkutan ikan (SIUP) atas nama pelaku usaha
• Pendaftaran kapal sebagai kapal perikanan dalam Buku Kapal Perikanan elektronik (E-BKP)
• Hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkapan ikan oleh petugas yang berwenang
• Spesifikasi alat penangkapan ikan dan rencana daerah penangkapan untuk SIPI, serta pelabuhan pangkalan dan, untuk SIKPI, pelabuhan muat
• Transmiter SPKP/VMS yang aktif, dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT), bagi kapal yang diwajibkan, umumnya kapal di atas 30 GT yang izinnya diterbitkan pemerintah pusat
• Data dan foto kapal terbaru, identitas pemilik atau penanggung jawab usaha, serta surat pernyataan bermeterai bahwa kapal tidak tercantum dalam daftar kapal IUU fishing dan data yang disampaikan benar

Biaya Pengurusan SIPI & SIKPI: PNBP dan Jasa

Biaya pengurusan SIPI dan SIKPI terdiri dari dua komponen. Pertama, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan ditagihkan secara resmi; besarnya dapat dipengaruhi antara lain oleh ukuran kapal, jenis alat tangkap, dan skema pungutan yang berlaku. Kedua, biaya jasa Nautinix untuk audit dokumen, penyiapan berkas, pengajuan, koordinasi pemeriksaan fisik, dan pendampingan hingga izin terbit. Biaya jasa dipengaruhi oleh jumlah kapal, jenis izin, kelengkapan dokumen kebangsaan, lokasi kapal, dan kebutuhan SPKP. Rinciannya kami sampaikan dalam penawaran setelah data kapal ditinjau.

Penyebab Umum Pengajuan Ditolak atau Tertunda

• GT, dimensi, atau nama kapal pada dokumen Kementerian Perhubungan berbeda dengan data di sistem KKP atau hasil pemeriksaan fisik.
• Alat penangkapan ikan yang diajukan tidak sesuai dengan jalur atau daerah penangkapan yang diizinkan, atau termasuk alat tangkap yang dilarang.
• Permohonan diajukan ke instansi yang tidak berwenang, misalnya kapal di atas 30 GT diajukan ke pemerintah provinsi.
• Transmiter SPKP/VMS belum aktif atau belum terdaftar bagi kapal yang diwajibkan.
• NIB, KBLI, atau perizinan berusaha belum sesuai dengan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan.
• Perpanjangan diajukan setelah izin berakhir, atau perubahan kepemilikan kapal belum dimutakhirkan.